Residivis Penipuan Mobil dan BPKB Palsu Kembali Terjerat Perkara Sama, Dituntut 3 Tahun 3 Bulan
FT:Terdakwa Agus Halim saat menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (12/11/2026).
SURABAYA IDeadline.News– Jaksa Penuntut Umum (JPU) Estik Dilla Rahmawati menuntut terdakwa Agus Halim dengan pidana penjara 3 tahun 3 bulan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (12/11/2026). Terdakwa dinilai terbukti melakukan penipuan terhadap Tjan Stefani Margareta dengan kerugian Rp1,26 miliar. Korban menyatakan kurang puas dengan tuntutan tersebut.
Dalam surat tuntutannya, JPU menyatakan Agus Halim terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 492 juncto Pasal 126 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jaksa meminta masa penahanan dan penangkapan dikurangkan dari pidana, dan terdakwa tetap ditahan.
Jaksa menyebut empat saksi telah diperiksa dalam persidangan, yakni Antonius Fransiskus, Charles Stevan Yowono Candra, Supriyadi, dan korban sendiri. Terdakwa juga telah memberikan keterangan. Seluruh keterangan itu, kata jaksa, telah dimuat dalam surat tuntutan.
Hal Memberatkan dan Meringankan
Jaksa menyebut tiga hal yang memberatkan. Pertama, perbuatan terdakwa menyebabkan korban rugi Rp1.260.000.000. Kedua, terdakwa adalah residivis perkara serupa, yaitu perkara nomor 2180/Pid.B/2015/PN Surabaya juncto 27/Pid/2016/PT Surabaya dengan pidana 2 tahun 6 bulan, dan perkara nomor 3099/Pid.B/2017/PN Surabaya dengan pidana 1 tahun. Ketiga, terdakwa telah mengakui perbuatannya.
Hal yang meringankan, terdakwa tidak berbelit-belit, berterus terang, dan menyesali perbuatannya.
Usai sidang, korban menyampaikan kekecewaannya kepada awak media. Ia menilai tuntutan itu belum sebanding dengan perbuatan terdakwa.
“Sebagai korban, saya merasa kurang puas. Kenapa? Karena maksimal hukuman adalah enam tahun untuk pemalsuan BPKB,” ujarnya.
Korban menilai jaksa terkesan tidak membahas soal pemalsuan dokumen negara berupa BPKB dalam tuntutannya. Menurutnya, jaksa hanya berfokus pada pasal penipuan. Hal inilah yang membuatnya agak kecewa, sebab pemalsuan dokumen diancam pidana hingga 6 tahun penjara.
Korban juga menyoroti besarnya kerugian dan lamanya proses hukum. Menurutnya, nilai kerugian yang ia alami mencapai Rp1,2 miliar lebih, sementara prosesnya telah berjalan 12 tahun.
“Prosesnya 12 tahun. Itu kan luar biasa. Selain itu, terdakwa adalah residivis, sudah dua kali dengan kasus yang sama. Buat saya ini sangat-sangat tidak adil,” katanya.
Korban menegaskan akan terus memperjuangkan keadilan, karena menurutnya masih banyak korban lain di luar sana.
“Saya tetap akan menuntut keadilan karena banyak korban-korban lain yang ada di luar sana,” tegasnya.
Meski kecewa, korban tetap menyampaikan terima kasih kepada jaksa dan majelis hakim yang telah membantunya selama proses persidangan. Ia juga berharap terdakwa bertobat.
“Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada JPU dan para majelis hakim yang sudah membantu saya. Saya berdoa semoga terdakwa bertobat, karena korbannya banyak dan menyusahkan korban-korbannya,” ucapnya.
Modus Jual Beli Mobil untuk Disewakan
Berdasarkan dakwaan, perkara ini bermula pada 2014. Agus Halim bersama istrinya, Erlinda Halim, yang disebut belum tertangkap, mendatangi rumah korban di Jalan Raya Mulyosari, Surabaya. Mereka menawarkan tiga mobil dengan janji bisa disewakan agar korban mendapat keuntungan:
Toyota Vellfire tahun 2010 seharga Rp500 juta, tarif sewa Rp1,5 juta per hari
Toyota Navi 2.0 V tahun 2013 seharga Rp300 juta, tarif sewa Rp750 ribu per hari
Toyota Camry Hybrid tahun 2013 seharga Rp450 juta, tarif sewa Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per hari
Untuk meyakinkan korban, terdakwa menunjukkan BPKB, STNK, dan faktur pembelian. Korban lalu membayar secara tunai, transfer, dan cek, dengan total Rp1,26 miliar.
Pada Desember 2014, terdakwa dan istrinya meminta ketiga mobil itu dengan alasan ada penyewa. Mobil sempat dikembalikan. Pada Januari 2015 keduanya datang lagi untuk mengambil mobil, namun tidak pernah mengembalikannya dan tidak menyerahkan uang sewa.
Dalam dakwaan, jaksa juga menyebut terdakwa membeli tiga BPKB palsu seharga Rp12 juta per buah untuk meyakinkan para korbannya. Dakwaan itu disusun dengan Pasal 391 ayat (2) KUHP tentang penggunaan surat palsu. Namun dalam tuntutan, jaksa hanya menggunakan Pasal 492 tentang penipuan.
