KUASA HUKUM MULIA WIRYANTO AJUKAN PK, KLAIM INVESTASI GULA BUKAN PERKARA PIDANA
FT: Kuasa Hukum Mulia Wiryanto, Yaffet Kurniawan saat memberikan Keterangan seusai persidangan di PN Surabaya.
SURABAYA | Deadline.News — Tim penasihat hukum Mulia Wiryanto, Direktur PT Karya Sentosa Raya, mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi Mahkamah Agung yang menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara dalam perkara penipuan. Kuasa hukum menilai perkara tersebut berawal dari kerja sama investasi pengadaan gula senilai Rp10 miliar yang, menurut mereka, merupakan sengketa bisnis, bukan tindak pidana.
Permohonan PK itu diperiksa di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, ruang sidang Sari 4, Selasa (20/10/2026). Dalam persidangan, tim penasihat hukum mengajukan sejumlah bukti yang dinilai dapat menjadi dasar untuk meminta hakim meninjau kembali putusan sebelumnya.
Kuasa hukum Mulia, Yafet Kurniawan, mengatakan hubungan hukum antara kliennya dan pelapor, Hardja Karsana Kosasih, didasarkan pada perjanjian kerja sama bisnis yang ditandatangani pada 4 September 2020. Kerja sama pengadaan gula tersebut, menurut dia, melibatkan PT Karya Sentosa Raya dan BUMD Jawa Barat, PT Citra Bangun Selaras.
“Kami mengajukan peninjauan kembali atas perkara yang dialami Pak Mulia Wiryanto, yang sebelumnya sudah berkekuatan hukum tetap di tingkat kasasi. Setelah menelaah berkas perkara secara mendalam, kami menilai hubungan hukum antara klien kami dan pihak pelapor murni perjanjian kerja sama bisnis,” kata Yafet seusai sidang.
Yafet menyebut usaha pengadaan gula itu benar-benar direalisasikan. Ia juga menyatakan kliennya telah membayarkan keuntungan kepada investor sebagai bentuk iktikad baik dalam menjalankan kesepakatan.
Menurut dia, berkas perkara sebelumnya mencatat pembayaran keuntungan sebesar Rp2.357.500.000. Dalam permohonan PK, pihaknya turut mengajukan bukti transfer tambahan senilai Rp250 juta yang diklaim belum terungkap dalam pemeriksaan terdahulu.
“Dalam permohonan PK ini, kami mengajukan bukti yang menunjukkan adanya kelanjutan pembayaran keuntungan bisnis. Klien kami mengirimkan transfer susulan sebesar Rp250 juta yang diterima langsung oleh pelapor. Dengan demikian, total keuntungan usaha yang telah dibayarkan mencapai Rp2.607.500.000,” ujar Yafet.
Tim penasihat hukum juga menyerahkan dokumen administratif terkait nama Andreas Wiryanto. Yafet mengatakan dokumen tersebut menunjukkan bahwa Andreas Wiryanto merupakan orang yang sama dengan Mulia Wiryanto. Bukti itu diajukan untuk membantah persoalan mengenai dugaan penggunaan identitas palsu.
Bagi pihak pembela, perjanjian kerja sama, pelaksanaan usaha, serta pembayaran keuntungan merupakan rangkaian fakta yang perlu dinilai kembali untuk menentukan sifat hubungan hukum antara para pihak. Mereka berharap bukti yang diajukan dapat menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa permohonan PK.
Perkara ini sebelumnya melewati putusan berbeda di dua tingkat peradilan. PN Surabaya melalui Putusan Nomor 384/Pid.B/2025/PN Sby, tanggal 2 Mei 2025, menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada Mulia.
Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Putusan Nomor 849/PID/2025/PT SBY, tanggal 24 Juni 2025, membatalkan putusan tersebut dan melepaskan Mulia dari segala tuntutan hukum. Majelis hakim banding menilai perbuatannya masuk dalam lingkup hukum perdata.
Namun, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1772 K/PID/2025, tanggal 24 September 2025, kembali menyatakan Mulia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan. Hukuman tiga tahun penjara pun dijatuhkan pada tingkat kasasi.
Kini, melalui PK, tim penasihat hukum kembali mempersoalkan penilaian hukum atas kerja sama investasi tersebut. Mereka meminta Mahkamah Agung mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam permohonan.
Dalil bahwa perkara ini merupakan sengketa perdata dan bahwa pembayaran tambahan menjadi bukti iktikad baik merupakan argumentasi pihak pembela. Penilaian atas bukti tersebut serta hasil akhir permohonan PK tetap menjadi kewenangan Mahkamah Agung.
