Empat Korban, 10 BPKB Palsu: Agus Halim Akui Belajar Modus dari Seminar

FT: Terdakwa Agus Halim Saat menjalani Persidangan Pada (5/11/26) di Pengadilan Negeri (PN) Surqbaya.

SURABAYA | Deadline.News — Sepuluh BPKB, empat orang disebut menjadi korban. Agus Halim mengakui memesan dokumen kendaraan palsu seharga Rp10 juta per lembar. Total biaya pemesanan mencapai Rp100 juta. Namun, berapa uang yang berhasil diperolehnya dari rangkaian transaksi tersebut?

Pertanyaan itu mengemuka dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (5/11/2026). Di hadapan majelis hakim yang diketuai Setyawati Yuni, Agus mengungkap asal-usul modus yang digunakannya untuk mendapatkan pinjaman uang.

Ia mengaku mengenal cara menggandakan BPKB setelah mengikuti seminar di sebuah hotel. Saat itu, Agus mengaku sedang terlilit utang dan mencari jalan keluar dari persoalan keuangannya.

“Saya bercerita mempunyai kendala, banyak utang. Kemudian dia bilang, kalau ada mobil, dibuatkan duplikatnya saja,” ungkap Agus.

Dari pertemuan tersebut, Agus mengaku memesan sepuluh BPKB dengan harga Rp10 juta setiap lembar. Pemesanan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kebutuhan ketika ada pihak yang meminta dokumen kendaraan sebagai jaminan pinjaman.

“Kalau saya pinjam ke orang lain dan mereka meminta jaminan BPKB, baru saya pesan,” katanya.

Hakim kejar jumlah korban

Majelis hakim kemudian menggali berapa banyak orang yang telah menjadi korban dari penggunaan dokumen tersebut.

“Berapa korban yang sudah kena?” tanya hakim.

“Empat orang, Yang Mulia,” jawab Agus.

Pengakuan itu membuka persoalan yang lebih luas. Sebab, perkara yang kini disidangkan berkaitan dengan transaksi bersama Tjan Stefani Margareta, dengan nilai pembayaran sekitar Rp1,26 miliar.

Sementara itu, nilai transaksi maupun kerugian yang dialami tiga orang lainnya belum terungkap dalam pemeriksaan terdakwa tersebut.

Dalam persidangan, Agus juga menjelaskan asal-usul kendaraan yang digunakan dalam transaksi. Ia mengaku membeli mobil dari seseorang bernama Edwin. Karena pembayaran belum lunas, BPKB asli masih berada di tangan Edwin, sedangkan kendaraan dibawa dan dikuasai Agus.

Belakangan, mobil tersebut diambil kembali oleh Edwin karena pembayaran belum diselesaikan.

Kondisi ini menjadi salah satu titik penting dalam perkara. Agus menguasai kendaraan, tetapi dokumen asli masih berada pada pihak lain. Dalam transaksi dengan Stefani, dokumen yang digunakan sebagai jaminan justru diakui Agus palsu.

Menurut surat dakwaan, Agus menawarkan tiga kendaraan kepada Stefani, yakni Toyota Vellfire, Toyota NAV1, dan Toyota Camry Hybrid. Kendaraan tersebut ditawarkan dengan skema penyewaan yang disebut berpotensi menghasilkan pendapatan.

Total pembayaran Stefani mencapai sekitar Rp1,26 miliar. Namun, ketika korban meminta kendaraan dikembalikan, mobil-mobil tersebut disebut tidak kunjung diserahkan. Hasil penyewaan yang dijanjikan juga disebut tidak diterima korban.

Saat hakim menanyakan apakah Stefani akan tetap memberikan pinjaman apabila mengetahui BPKB tersebut palsu, Agus menjawab:

“Tidak mau, Bu.”

Uang korban untuk membayar utang

Ketika ditanya mengenai penggunaan uang sekitar Rp1,26 miliar dari Stefani, Agus mengaku dana tersebut dipakai untuk membayar utang sebelumnya.

Ia berdalih banyak debitur dalam kegiatan simpan pinjam di KSP yang tidak mampu mengembalikan pinjaman sehingga dirinya mengalami kesulitan keuangan.

“Saya gunakan untuk bayar utang. Gali lubang tutup lubang,” ungkapnya.

Agus juga membantah istrinya terlibat dalam perkara tersebut. Namun, keterangan itu berbeda dengan kesaksian Stefani dalam persidangan sebelumnya. Korban menyatakan Agus datang bersama istrinya dan keduanya ikut menandatangani dokumen saat transaksi berlangsung.

Perbedaan keterangan tersebut masih menjadi bagian yang harus diuji melalui pembuktian di persidangan.

Agus sendiri bukan kali pertama berhadapan dengan hukum. Ia pernah menjalani hukuman dalam perkara pemalsuan surat pada 2015 selama satu tahun dan perkara penipuan pada 2017 selama 2,5 tahun penjara.

Kini, ia kembali menjadi terdakwa dalam perkara dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen kendaraan. JPU menyusun dakwaan secara alternatif, antara lain terkait dugaan pemalsuan dokumen berdasarkan Pasal 391 ayat (2) juncto Pasal 126 ayat (1) dan dugaan penipuan berdasarkan Pasal 492 juncto Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sepuluh BPKB, empat korban, dan satu perkara dengan nilai transaksi sekitar Rp1,26 miliar yang terungkap. Namun, pertanyaan mengenai tiga korban lainnya serta total uang yang diperoleh dari seluruh rangkaian transaksi masih menunggu jawaban dalam persidangan berikutnya.

Seluruh dakwaan dan keterangan dalam persidangan tersebut masih harus diuji sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.