SURABAYA, Deadline.News –(25/5/26) Persoalan layanan BPJS Kesehatan dan mahalnya biaya pendidikan menjadi dua isu utama yang disampaikan warga dalam kegiatan Reses Jaring Aspirasi Masyarakat DPRD Kota Surabaya Tahun Sidang II Masa Persidangan III Tahun 2026 yang digelar Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Fraksi Gerindra, Bagas Iman Waluyo, S.H.
Dalam sesi dialog, seorang warga mengeluhkan sistem rujukan BPJS yang dinilai semakin menyulitkan masyarakat, khususnya kalangan lanjut usia.
Menurutnya, pasien yang mendapat rujukan dari satu poli ke poli lain harus menunggu hingga sekitar 10 hari. Kondisi tersebut membuat banyak warga, terutama lansia, kesulitan mendapatkan layanan kesehatan tepat waktu.
“Yang tua-tua ini kasihan, harus menunggu lama. Dari poli A ke poli B saja jaraknya sampai 10 hari. Banyak yang akhirnya tidak kebagian pelayanan,” ujar warga.
Menanggapi hal itu, Bagas mengakui persoalan BPJS memang menjadi salah satu keluhan yang paling sering diterima para anggota dewan.
“Kami memahami keresahan masyarakat. Persoalan BPJS ini memang sering menjadi bahan evaluasi karena menyangkut pelayanan publik yang langsung dirasakan warga. Semua masukan akan kami tampung dan teruskan kepada instansi terkait agar bisa menjadi bahan perbaikan,” kata Bagas.
Ia menegaskan DPRD akan berupaya menjembatani keluhan masyarakat dengan pemerintah maupun pihak penyelenggara layanan kesehatan agar pelayanan BPJS dapat lebih mudah diakses.
Selain masalah kesehatan, warga juga menyampaikan keluhan terkait akses pendidikan yang dinilai semakin berat bagi keluarga berpenghasilan menengah ke bawah.
Seorang ketua RT mengaku kesulitan membantu warganya mengurus berbagai program bantuan pendidikan karena syarat penerima bantuan dinilai terlalu kaku.
“Kalau mau mengurus KIP atau bantuan pendidikan lainnya harus ada surat keterangan tidak mampu. Tapi kriterianya kadang membingungkan. Punya tabungan sedikit, rumah berlantai keramik, atau punya sepeda motor langsung dianggap mampu. Padahal kenyataannya belum tentu,” ungkapnya.
Warga tersebut menilai banyak keluarga yang sebenarnya mengalami kesulitan ekonomi namun tidak masuk kategori penerima bantuan karena penilaian lebih menitikberatkan pada kepemilikan aset dibanding kondisi riil penghasilan keluarga.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bagas menyebut persoalan pendidikan menjadi perhatian serius karena menyangkut masa depan generasi muda.
“Masukan ini sangat penting. Jangan sampai ada warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan pendidikan tetapi tidak bisa mengaksesnya karena kendala administratif. Kami akan membawa persoalan ini sebagai bahan evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait agar mekanisme bantuan pendidikan bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Menurut Bagas, pemerintah harus memastikan program bantuan pendidikan benar-benar dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan, termasuk keluarga yang secara ekonomi mengalami kesulitan meski tidak memenuhi sejumlah indikator administratif tertentu.
Reses tersebut menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi sehari-hari. Aspirasi yang masuk akan dihimpun dan diperjuangkan melalui fungsi pengawasan maupun pembahasan kebijakan di DPRD Kota Surabaya.
“Kami hadir untuk mendengarkan. Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami catat dan tindak lanjuti sesuai kewenangan yang ada,” tutup Bagas.
