Ari Her Sofiawanudin Divonis 2 Tahun 8 Bulan, Kasus BSPS Sumenep Sisakan Uang Pengganti Rp2 Miliar
FT: Terdakwa Ari Her Saat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ( TIPIKOR) Surabaya.
SURABAYA I Deadline.News — Perkara korupsi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 berujung pada vonis penjara terhadap Ari Her Sofiawanudin. Tenaga ahli anggota DPR RI Sri Wahyuni itu dijatuhi hukuman 2 tahun 8 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya.
Putusan dibacakan pada Senin, 19 Oktober 2026. Selain hukuman badan, Ari juga dijatuhi denda Rp200 juta dan diwajibkan membayar uang pengganti yang masih tersisa sebesar Rp2 miliar.
Dalam perkara nomor 87/Pid.Sus-TPK/2026/PN Sby, majelis hakim yang diketuai Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H., bersama hakim anggota Athoillah, S.H., dan Ibnu Abas Ali, S.H., M.H., menyatakan Ari terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan pertama.
Uang Pengganti Dipotong Rp1 Miliar
Dalam amar putusan, majelis hakim menetapkan uang pengganti sebesar Rp3 miliar. Namun, uang titipan terdakwa sebesar Rp1 miliar diperhitungkan sebagai pembayaran. Dengan demikian, Ari masih memiliki kewajiban membayar Rp2 miliar.
Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita dan melelang harta benda terdakwa. Jika harta benda tidak mencukupi, kewajiban itu diganti dengan pidana penjara selama satu tahun.
Ketentuan serupa berlaku untuk denda Rp200 juta. Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta kekayaan terdakwa dapat disita dan dilelang. Apabila tidak mencukupi atau tidak memungkinkan, denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
Majelis hakim juga memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani Ari dikurangkan dari hukuman. Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan.
Barang Bukti Beragam, Rekening Penerima Dikembalikan
Perkara ini turut menghadirkan sejumlah barang bukti berupa nota kosong toko material, catatan pembelian bahan bangunan, buku catatan keuangan, dokumen aliran dana, salinan kartu keluarga, hingga perangkat penyimpanan elektronik berkapasitas 1 TB yang berisi data telepon genggam Risky Pratama.
Majelis hakim menetapkan sejumlah barang bukti berupa papan penanda program BSPS dan stempel untuk dirampas serta dimusnahkan. Sejumlah dokumen dan berkas lainnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Sementara itu, sejumlah buku rekening milik penerima bantuan dari beberapa desa diperintahkan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Bank BNI Kantor Cabang Sumenep.
Program BSPS sendiri ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni. Karena itu, perkara ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan program bantuan perumahan bagi masyarakat.
Dalam dakwaan penuntut umum, Ari disebut melakukan perbuatan bersama Risky Pratama, yang diproses dalam perkara terpisah. Namun, putusan terhadap Ari dalam perkara ini didasarkan pada pertimbangan dan kesimpulan majelis hakim sebagaimana tercantum dalam amar putusan.
Kuasa Hukum Belum Menentukan Langkah Hukum
Usai vonis dibacakan pada Senin (19/10/2026), kuasa hukum Ari menyatakan masih pikir-pikir. Artinya, pihak terdakwa belum memastikan apakah menerima putusan tersebut atau menempuh upaya hukum lanjutan.
Sikap tersebut membuat langkah hukum berikutnya masih menunggu keputusan dari pihak terdakwa. Status putusan berkekuatan hukum tetap juga belum dapat dipastikan hanya berdasarkan pernyataan masih pikir-pikir tersebut.
Perhatian berikutnya tertuju pada pemenuhan uang pengganti Rp2 miliar yang masih menjadi kewajiban Ari sesuai amar putusan. Adapun perkembangan upaya hukum para pihak akan menentukan kelanjutan proses perkara ini.
