DPN RI Gandeng Dewan Kesenian Surabaya, Perkuat Pertahanan Negara Lewat Jalur Kebudayaan

SURABAYA, Deadline.News – Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Republik Indonesia melakukan langkah strategis dengan menggandeng para budayawan dalam upaya memperkuat pertahanan nasional melalui dimensi non-militer. Dalam kunjungan kerja ke Dewan Kesenian Surabaya (DKS) pada Rabu (29/4/2026), DPN menegaskan bahwa kebudayaan adalah pilar utama dalam strategi geopolitik modern.

​Deputi Bidang Geopolitik DPN, Dr. Begi Hersutanto, S.H., M.A., menyatakan bahwa di era globalisasi, kekuatan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari alutsista, tetapi juga dari kemampuan soft power-nya. Beliau menyoroti bagaimana negara-negara maju mendesain kebudayaan mereka sebagai komoditas global sekaligus tameng identitas.

​”Kita tidak bisa membiarkan kebudayaan tumbuh secara organik tanpa arah. Negara harus hadir merancang strategi kebudayaan yang terstruktur, sebagaimana Korea Selatan membangun fenomena K-Pop sebagai kekuatan ekonomi dan politik di tingkat global,” ujar Dr. Begi di hadapan para pengurus DKS.

​Ketua DKS, Chrisman Hadi, merespons positif langkah DPN. Ia menilai kehadiran lembaga pertahanan negara di ruang kesenian seperti Balai Pemuda merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah mulai melihat kebudayaan sebagai aset strategis.

​Chrisman merujuk pada UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Perpres Nomor 202 Tahun 2024, yang memberikan ruang bagi unsur kebudayaan untuk berkontribusi dalam menjaga kedaulatan bangsa. Menurutnya, DKS siap menjadi mitra strategis dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang berbasis kearifan lokal.

​Dalam forum yang berlangsung hangat tersebut, isu mengenai “Krisis Identitas” menjadi sorotan tajam. Taufik Hidayat (Monyong), pegiat aksara Jawa, mengingatkan bahwa kekuatan bangsa besar seperti Cina dan Jepang terletak pada keteguhan mereka menjaga aksara asal.

​”Bangsa yang kehilangan aksaranya akan kehilangan ruhnya. Kita perlu gerakan masif untuk menghidupkan kembali literasi aksara Jawa agar generasi mendatang tidak tercerabut dari induk identitasnya,” tegas Taufik.

​Kunjungan ini bukan sekadar diskusi seremonial. Delegasi DPN yang terdiri dari jajaran perwira tinggi dan ahli madya, seperti Marsma TNI Aminto Senisuka dan Laksma TNI R. Firman Noegraha, mencatat setiap aspirasi dari tokoh budaya yang hadir, termasuk Henry Nurcahyo dan Dr. Indar Sabri.

​Hasil dari audiensi ini akan dirumuskan menjadi dokumen rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Fokus utamanya adalah mengintegrasikan narasi kebudayaan ke dalam kerangka besar pertahanan nasional demi menghadapi dinamika geopolitik global.

​Pesan Kunci: Negara yang kehilangan kebudayaannya, sesungguhnya sedang kehilangan arah sejarahnya.