Optimalisasi PAD Surabaya Disorot, Miko Saleh Ingatkan Risiko Aset Pemkot Beralih ke Pengembang
Ft: Miko Saleh, pemerhati pelayanan publik, saat wawancara terkait optimalisasi aset Pemkot Surabaya dan pengawasan untuk mencegah potensi hilangnya aset daerah.
SURABAYA | Deafline.News— Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendapat perhatian pemerhati pelayanan publik. Pemanfaatan lahan pemerintah untuk kegiatan komersial, seperti lapangan padel dan pusat kebugaran atau gym, dinilai perlu disertai pengawasan ketat agar aset daerah tetap terlindungi.
Pemerhati pelayanan publik, Miko Saleh, menyatakan dukungannya terhadap upaya Pemkot Surabaya meningkatkan pendapatan melalui penyewaan aset daerah. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak membuka celah yang berpotensi merugikan kepentingan publik, terutama jika menyangkut kepastian status dan kepemilikan lahan.
“Setuju sekali. Kalau itu memang benar hal itu adalah milik aset Pemerintah Kota untuk disewakan, dan itu untuk pemasukan kas PAD Pemerintah Kota Surabaya, itu sangat kita dukung. Yang terpenting jangan sampai tanah tersebut beralih kepada pengembang atau penyewa,” ujar Miko, Jumat (9/10/2026).
Menurut Miko, optimalisasi aset daerah harus berjalan seiring dengan transparansi pengelolaan, kepastian hukum, dan pengawasan terhadap pemanfaatannya. Ia mengingatkan bahwa penguasaan aset publik dapat menjadi persoalan serius apabila administrasi dan batas kepemilikannya tidak terjaga dengan baik.
Ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan skema legalitas yang secara administratif tampak tertib, tetapi berisiko menimbulkan persoalan dalam penguasaan aset. Karena itu, pengelolaan barang milik daerah tidak cukup hanya berorientasi pada pemasukan, tetapi juga harus memastikan aset tetap menjadi milik pemerintah dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Minta Inventarisasi Aset Diperketat
Sebagai langkah pencegahan, Miko mendorong instansi terkait melakukan pendataan ulang dan memperketat inventarisasi aset strategis milik Pemkot Surabaya. Kawasan yang berbatasan dengan sungai, termasuk area sempadan sungai yang berkaitan dengan batas penguasaan lahan, menurutnya, perlu mendapat perhatian khusus.
Pemetaan yang akurat dinilai penting untuk memastikan batas tanah, dokumen kepemilikan, serta status pemanfaatan aset dapat diketahui secara jelas. Dengan begitu, potensi sengketa maupun penyalahgunaan penguasaan lahan bisa diantisipasi sejak dini.
Pengawasan juga perlu dilakukan terhadap perjanjian sewa, jangka waktu pemanfaatan, kewajiban penyewa, serta mekanisme pengembalian aset setelah masa sewa berakhir. Langkah tersebut penting agar kerja sama pemanfaatan lahan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Yang kita khawatirkan adalah tentang sewa aset negara yang nantinya akan berujung dengan hilangnya aset. Kita mengharapkan pada pemerintah untuk menjaga aset-aset tersebut agar tidak dijarah begitu saja dengan modus-modus yang sifatnya elegan,” tegasnya.
PAD Naik, Aset Publik Jangan Terabaikan
Sorotan tersebut menempatkan pengelolaan aset daerah sebagai salah satu isu penting dalam tata kelola pemerintahan kota. Di satu sisi, pemanfaatan aset yang belum produktif dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah. Di sisi lain, setiap kerja sama harus tetap tunduk pada ketentuan hukum dan tidak mengurangi hak kepemilikan pemerintah.
Karena itu, transparansi mengenai status lahan, dasar hukum pemanfaatan, nilai sewa, serta kontribusinya terhadap PAD menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.
Hingga informasi ini disusun, pernyataan Miko merupakan pandangan dan peringatan dari pemerhati pelayanan publik. Belum ada keterangan mengenai aset atau pengembang tertentu yang terbukti melakukan pengalihan kepemilikan sebagaimana dikhawatirkannya.
Pengawasan yang terbuka dan penataan administrasi yang kuat diharapkan dapat memastikan upaya meningkatkan PAD Surabaya tetap berjalan tanpa mengorbankan perlindungan aset milik masyarakat.
