Tuntutan 2 Tahun untuk PPK Lampu Hias Probolinggo, Kuasa Hukum Siapkan Pleidoi
fT: Terdakwa Ririn Aprilia (kiri) bersama kuasa hukumnya, Supolo, usai sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (12/11/2026).
SURABAYA IDeadline.News – Grup WhatsApp itu kini menjadi inti perbedaan pandangan antara jaksa dan pembela dalam perkara korupsi pengadaan lampu hias taman Kota Probolinggo.
Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (12/11/2026), Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Ririn Aprilia, PPK sekaligus PPTK di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Probolinggo, dengan pidana penjara 2 tahun. Ia juga dituntut denda Rp10 juta subsider 10 hari kurungan. Uang pengganti untuk Ririn dinyatakan nihil.
Tuntutan dibacakan oleh JPU Asri Sandra Firmanti.
Menurut JPU, Ririn dimasukkan ke grup “Persiapan E-Katalog Probolinggo 2023” pada 9 Maret 2023, tidak keluar, dan aktif memberi masukan. Jaksa juga menyinggung percakapan 11 Maret, ketika Mashud Yunasa, Direktur CV Multi Pratama, bertanya, “Kapan rencana kliknya, Bunda?” dan dijawab Ririn, “Secepatnya, Pak.”
Pada 27 Maret 2023, Ririn memilih CV Multi Pratama dan CV Borong Persada sebagai penyedia. Pekerjaan kemudian dialihkan seluruhnya ke PT Greenciti Teknologi Indonesia, yang bukan peserta e-purchasing. Bagi jaksa, rangkaian itu menunjukkan benturan kepentingan yang bertentangan dengan etika pengadaan dalam Pasal 7 ayat (1) Perpres 12 Tahun 2021.
Karena itu, Ririn dinyatakan terbukti bersalah sesuai dakwaan subsidair, Pasal 604 KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c KUHP. Menariknya, jaksa menilai dakwaan primair (Pasal 603 KUHP) tidak terbukti. Alasannya, bertemu atau berkomunikasi dengan calon penyedia pada tahap perencanaan tidak dilarang aturan.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ririn Aprilia dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,” ujar JPU Asri Sandra Firmanti di hadapan majelis hakim.
Kuasa hukum Ririn, Supolo, menyebut dalil itu tidak sesuai fakta. Menurutnya, kliennya tidak aktif, dan komunikasi yang ada tidak menyentuh urusan teknis.
“Menurut kami secara faktual itu tidak benar. Fakta yang kami dapatkan, Bu Ririn tidak aktif. Kalaupun ada komunikasi, itu tidak berkaitan dengan hal teknis, melainkan sebatas etika,” katanya usai sidang.
Supolo juga menegaskan Ririn tidak pernah mengarahkan, menyetujui, atau melakukan klik seperti yang didalilkan jaksa. Permintaan penyedia agar kliennya “klik”, katanya, adalah hal wajar dari sisi penjual dan tidak pernah direspons.
Perbedaan ini juga muncul dari keterangan saksi. Di persidangan, Mashud menyatakan maksud pesannya adalah menanyakan kapan Ririn akan memilih produknya, dan ia sudah yakin akan dipilih. Ririn tidak mengakui tafsir tersebut.
Berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Jawa Timur, kerugian negara dalam perkara ini sekitar Rp306 juta. Uang pengganti dibebankan kepada tiga penyedia yang diadili terpisah: Mashud Yunasa Rp[verifikasi], Dzulian Zhidan Nassa Pratama Rp15.734.107, dan Basiran Rp163.527.608.
Dalam pertimbangannya, jaksa menilai perbuatan Ririn tidak mendukung program pemberantasan korupsi. Hal yang meringankan, ia sopan selama sidang dan belum pernah dihukum.
Supolo memastikan pihaknya akan menjawab semua dalil jaksa pada sidang lanjutan dua pekan lagi.
“Silakan saja jaksa mendalilkan apa pun, itu hak mereka. Namun, nanti akan kami balas semua dan uraikan versi kami melalui nota pembelaan dalam dua minggu ke depan,” pungkasnya.
